|
INGIN IKLAN ANDA DISINI ? Dapatkan Tawaran Menarik Silahkan Kontak Admin Terima Kasih |
Pancasila tak Berbhineka - Tiba-tiba saja, beberapa kalangan dari fraksi partai berbau sekuler di DPR RI, yakni Golkar, PDIP dan Partai Demokrat, memasukkan pemakaian asas tunggal Pancasila bagi seluruh partai politik di Indonesia ke dalam daftar isian masalah pada pembahasan paket undang-undang politik. Alasannya, asas partai selain Pancasila, dalam hal ini adalah Islam, ditengarai berpotensi melahirkan separatisme dan akan mengancam integrasi bangsa. Walau demikian, apapun alasannya, yang jelas hal itu semakin memberi titik terang bahwa kalangan partai sekuler kian sangat ketakutan terhadap bangkitnya kekuatan politik Islam akhir-akhir ini.
Kalau dicermati, ada banyak landasan berfikir yang dapat menguatkan kesimpulan bahwa keinginan menunggalkan asas partai politik dari para islamofobhiais itu lebih dikarenakan ketakutan pada kebangkitan politik Islam ketimbang alasan yang hanya terkesan diada-adakan, seperti halnya separatisme, perda bernuansa syariah di berbagai daerah dan keinginan untuk menerapkan Pancasila secara baik. Karena sangat sulit untuk menghubungkan bagaimana separatisme dan perda syariah mengancam integrasi bangsa dan kemudian pancasila mampu menjadi solusi satu-satunya.
Mencoba mendalami ’isi kepala’ dari para pengusung asas tunggal Pancasila bagi partai politik tersebut, akan didapati beberapa fakta yang dapat menjadi benang merah mengapa pada akhirnya mereka melakukan manuver politik seperti di atas. Pertama adalah Tesis Samuel Hatington tentang benturan peradaban, yang diantaranya menyatakan bahwa setelah komunis runtuh, maka yang akan menjadi rival terberat peradaban barat yang sekuler adalah Islam. Hal itu juga didukung oleh perkembangan demokrasi di negara ketiga, atau yang biasa disebut dengan negara berkembang yang mengindikasikan bahwa kekuatan politik Islam akan menjadi ancaman tersendiri bagi aliran politik manapun.
Kedua, Kalangan sekuler atau nasionalis tidak akan menutup mata pada kemenangan sebuah partai Islam moderat di Turki, yakni Partai Keadilan Pembangunan (AKP), yang puncaknya terjadi pada saat mereka berhasil menggeser kekuasaan partai sekuler dengan memenangi Pemilu parlemen dan pemilihan presiden sekaligus.
Hal itu diperkuat oleh realitas bahwa dalam hal sekulerisme, sebenarnya Indonesia tidak jauh berbeda dengan Turki. Hanya saja, di Turki sekulerisme sudah melembaga dalam sistem ketatanegaraan mereka, sedangkan di Indonesia, walau tidak melembaga, akan tetapi secara praktek pada hakikatnya tidaklah jauh berbeda dengan apa yang ada di Turki. Agama tetap diupayakan terpisah dari kehidupan berpolitik dan bernegara.
Inilah yang mampu lebih dini dibaca oleh mereka para sekuleris Indonesia. Kemampuan membaca yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Turki dengan partai AKPnya menyiratkan akan atau sedang adanya ancaman serius serupa bagi kekuatan politik nasionalis sekuler di Indonesia. Dan ini harus diantisipasi sedini mungkin.
Ketiga, Kemenangan tanpa medali partai Islam moderat pada Pilkada DKI Jakarta Agustus 2007 lalu. Prosesi pemilihan gubernur DKI itu telah memberi fakta politik serta pelajaran politik tersendiri bagi kalangan nasionalis sekuler. Perolehan suara 42 persen lebih oleh calon gubernur Adang Daradjatun yang hanya diusung satu partai Islam, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sungguh telah mencengangkan berbagai kekuatan politik di Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Tidak tanggung-tanggung, Idrus Marham dari Golkar yang sekaligus wakil ketua tim sukses Fauzi Bowo pun memberi apresiasi kepada PKS, bahwa yang menjadi pemenang dalam Pilkada DKI sesungguhnya adalah PKS. Karena walau berhadapan dengan 20 partai yang motornya adalah partai-partai besar, PKS masih mampu meraih 42 persen suara.
Dengan demikian, mencermati apa yang diperoleh partai AKP di Turki yang sebelumnya juga telah mereka peroleh di Ibukota negara Istambul, fakta politik dari Pilkada Jakarta itu tidak bisa tidak akan sangat ’memusingkan’ kalangan politisi sekuler Indonesia. Apa yang menjadi keberhasilan PKS, walau diberi basa-basi berupa apresiasi positif, sesungguhnya dalam tataran berfikir, kekuatan politik sekuler jelas menganggap hal itu sebagai ancaman. Karena dalam proses berfikir analitiknya, apa yang terjadi di Istambul dan Turki sungguh sangat mungkin juga akan terjadi di Jakarta dan Indonesia.
Keempat, kecendrungan masyarakat Indonesia untuk kehidupan yang lebih religius. Walau belum terjadi perubahan yang radikal, tapi nampak jelas bahwa masyarakat Indonesia secara perlahan lebih cendrung kepada hal-hal yang bersifat religius bersama kian tumbuhnya kesadaran beragama.
Hal itu mungkin belum bisa dibuktikan dengan pilihan politik masyarakat terhadap partai atau personal-personal yang padanya melekat kuat simbol-simbol agama. Akan tetapi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, hal itu sangat nampak jelas. Sebutlah tayangan-tayangan televisi yang mulai didominasi oleh hal-hal yang bersifat religius. Sebut pulalah tumbuh kembangnya minat masyarakat untuk ikut berbagai acara yang berbau religi. Seperti tabligh akbar, konser religi, zikir masal ramainya majelis-majelis ta’lim, kian besarnya peminat ESQ serta berbagai hal yang bersifar religi lainnya.
Dalam hal kebijakan politik pun, hal-hal yang berbau religius ternyata cukup mendapat tempat di masyarakat. Perda dan keputusan-keputusan yang bernuansa religi yang menjadi salah satu alasan diajukannya asas pancasila, selama ini sangat mendapat dukungan dari masyarakat dalam penerbitan dan pelaksanaannya. Artinya, keinginan masyarakat untuk kembali kepada Islam dan berislam dengan benar sudah mulai menguat akhir-akhir ini.
Inilah realitas yang sebenarnya juga dipandang sebagai ancaman bagi kekuatan politik sekuler. Ancaman yang lebih dilihat pada bagaimana pilihan politik masyarakat nantinya juga akan cendrung kepada hal-hal yang bersifat religius. Karena terbuka kemungkinan kesungguhan masyarakat untuk menjalankan agamanya berbanding lurus dengan pilihan politiknya, yaitu ke partai berasaskan Islam. Jika ini terjadi, maka partai nasionalis dan sekuler tentu akan ketakutan ditinggal para pemilih mereka yang sebagian besar adalah muslim.
Dalam konteks berpolitik, ketakutan-ketakutan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi ketakutan itu tentu merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja. Akan tetapi jika hal itu dilakukan dengan mengupayakan penyeragaman asas partai ke asas tunggal pancasila, jelas hal itu sangat berlebihan dan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Bahkan hal itu sangat layak disebut sebagai tragedi demokrasi dan penghianatan terhadap reformasi.
Karena akan sangat aneh, di tengah tumbuh kembangnya demokrasi, tiba-tiba saja ada politisi yang mengaku demokrat malah memasung pertumbuhan demokrasi itu sendiri. Kedaulatan dan kebebasan rakyat untuk memilih aspirasi dan perjuangan politik mereka malah dibelenggu dengan pemaksaan satu asas tunggal Pancasila bagi partai politik mereka.
Inilah tragedi demokrasi yang teramat besar. Tragedi yang lahir dari dalih untuk menegakkan pancasila dengan menafikan kebhinekaan yang telah menjadi entitas bangsa dan sudah dibina semenjak lama. Inilah tragedi yang semakin menambah daftar panjang krisis negarawan di tengah negeri yang sangat plural ini. Dan inilah tragedi yang membuat kian rapuhnya Indonesia sebagai sebuah bangsa yang awal tegaknya adalah dari keanekaragaman dan dideklarasikan dalam peristiwa bersejarah: Sumpah Pemuda.
Kita mesti menyadari, bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudah menjadi harga mati. Akan tetapi, jangan lagi jadikan Pancasila sebagai ‚pemerkosa’ kedaulatan politik warga negaranya yang selama ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, kebhinekaan dan keaneka ragaman sebagai sebuah bangsa.
Semoga bermanfaat.......
By : Mamanto fani
Posting Komentar Blogger Facebook